Lampung Timur –Mediagerbangnusa.com. Plt.Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari meminta media dan LSM dapat membuat laporan resmi terkait acara pelatihan Jurnalis Kepala Desa (Kades) yang diduga dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lamtim yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu.
Plt.Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari menyampaikan, bahwa terkait adanya pelatihan jurnalis kepala desa tersebut, sebaiknya kawan-kawan dari Lembaga atau LSM dapat membuat surat laporan resmi. Baru kemudian, dengan dasar adanya surat laporan yang ditujukan kepada kami tersebut dapat dilakukan langkah untuk lebih lanjut. Kalau surat laporannya ada, maka saya selaku Plt.Bupati dapat dengan tegas minta Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan secara internal terhadap Kadis BPMD. Bagusnya memang ada surat laporan resmi yang disampaikan dan hal itu merupakan salah satu bukti kontrol yang dilakukan oleh teman-teman wartawan atau LSM yang ada di Lampung Timur ini.
Karena setiap kegiatan yang dilakukan pemerintahan kabupaten Lamtim ini wajib kita lakukan kontrol, dan jikalau dalam pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan dengan semaunya atau tidak sesuai aturan, maka kita berhak untuk menegur atau mengkritik, dan bila penting dibuat laporannya secara resmi dan jelas. Karena dengan adanya laporan tersebut, maka kita akan dapat instruksikan Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintahan ini kan ada Apip untuk melakukan pemeriksaan setiap ada dugaan permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan kabupaten Lamtim ini. Setelah Apip sudah melakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Bupati. Baru kemudian, kami akan mengambil suatu keputusan terkait yang bersangkutan,” ungkapnya di depan wartawan dan LSM beberapa hari lalu.
Masih dikatakan, maka dalam hal ini saya menghimbau kepada dinas/instansi pemerintah yang ada di Lamtim ini agar setiap melakukan kegiatan, jangan melakukan dengan semau-maunya. Apa lagi kegiatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan anggaran atau alokasi dana desa. Terus terang dalam kegiatan pelatihan jurnalis kepala desa tersebut tidak ada kordinasi dengan saya selaku Plt.Bupati. Bayangkan, ada kegiatan seperti itu, tetapi tidak ada pemberitahuan dan kordinasi. Tentu hal itu tidak baik, maka dalam hal ini saya meminta kepada seluruh OPD yang ada untuk selalu dapat melakukan koordinasi.
Karena kegiatan pelatihan jurnalis kepala desa tersebut saya anggap tidak benar, maka lebih baik kawan-kawan dari media dan LSM, dapat membuat laporan resmi terkait acara itu, sehingga bisa langsung ditindak lanjuti,” ungkapnya. (Ali unus)
