Lampung Timur –Mediagerbangnusa.com.
Plt.Bupati Lamtim Zaiful Bokhari menganggap pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang dikordinir oleh BPMPD Lamtim pada 25 April yang lewat, di hotel Horison Bandar Lampung tersebut tidak benar untuk dilakukan. Bahkan pelaksanaannya tidak ada pemberitahuan kepada dirinya selaku pelaksana tugas Bupati Lamtim.
Plt.Bupati Lamtim Zaiful Bokhari, mengatakan bahwa, terkait masalah pelatihan jurnalis kades tersebut memang sudah saya ketahui beberapa hari lalu dari beberapa kepala desa. Terus terang saya kaget mengetahui adanya kegiatan tersebut, dan anehnya lagi pelaksanaan kegiatan tersebu tidak ada laporan terhada saya selaku Plt.Bupati. Dengan mengetahui adanya kegitan tersebut, saya langsung kumpulkan para kepala desa setelah acara pelatihan itu selesai. Karena apa saya kumpulkan, dimana kegiatan yang dilakukan itu sudah menyimpang dari yang seharusnya.
Pada saat saya kumpulkan beberapa kepala desa tersebut, saya langsung sampaikan kalau ada kegiatan seperti itu agar jangan diikuti lagi. Karena kegiatan itu memang tidak sesuai tuk poksinya dan itu tidak benar untuk dilakukan. Terus terang saya selaku Plt.Bupati Lamtim tidak pernah dilaporkan terkait adanya kegiatan pelatihan jurnalis pada Kades tersebut. Kalau memang kegiatan itu masuk dalam program, seharusnya sudah ada laporan kegiatannya kepada saya selaku Plt.Bupati.
Jadi kalau kita melihat kegitan tersebut, jelas saya bilang bahwa kegiatan tersebut tidak benar untuk dilakukan, apa memang para kades itu udah mau kerja di media juga, sehingga dibuat kegiatan pelatihan jurnalis,” ungkap Plt.Bupati Lamtim Zaiful Bokhari didampingi Asisten I pemkab Lamtim Tarmizi.
Masih dikatakan, kemudian pada saat waktu ada acara senam bersama di kecamatan Batanghari, saat itu ada Camat dan Kades yang menyebutkan dan menyinggung terkait kegiatan pelatihan jurnalis Kades itu. Karena saya tidak ada pemberitahuan, maka saya langsung kembali bertanya, sebenarnya yang kordinir kalian itu siapa, dan anggarannya di APBDes itu seperti apa. Dan kemudian saya sampaikan, bahwa kegiatan itu tidak ada pemberitahuan pada Plt.Bupati, yang seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut harus ada pemberitahuan atau laporan.
Maka dalam hal ini, saya selaku Plt.Bupati juga tanda tanya besar, kenapa ada kegiatan besar seperti itu, tetapi tidak ada pemberitahuan kepada saya, ini ada apa?. Kemudian, kalau memang kegiatan pelatihan jurnalis untuk Kades tersebut mau dilakukan, kenapa tidak dilakukan di Lamtim ini saja. Kenapa pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan di hotel yang ada di Bandar lampung. Lagian dalam hal ini harus jelas, siapa yang akan melatihnya, kapasitasnya seperti apa, gedungnya dimana. Kita ada Islamic Center yang bisa dipakai, kenapa kegiatannya harus dilakukan jauh ke hotel Bandar Lampung sana,” ungkapnya.
Kemudian, waktu saya tanya kepada para Kades, waktu pelaksanaan kegitan tersebut dikenakan biaya berapa dan satu kamar itu berapa orang. Mereka (Kades) menjawab bahwa, setiap kamar dua orang dan biaya dikenakan Rp.2.910.000,00 setiap desa. Coba kalau kita hitung, duit itu banyak dan sayangnya lagi harus di bawa atau habiskan di Bandar Lampung.
Kalau kegiatan tersebut dilakukan untuk tidak takut sama Wartawan, maka dalam hal menjalankan tata pemerintahan ini kita harus paham bahwa kritik dan saran dari kawan-kawan dari media itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada kontrol dari kawan media yang ada, bagaiman pemerintahan ini mau berjalan dengan baik. Jangan karena gak ada kontrol, kita merasa kerjaan yang kita lakukan itu sudah benar terus. Maka saya juga meminta kepada kawan-kawan media dan LSM yang ada di Lamtim ini untuk terus mengontrol kegiatan yang ada di Lamtim ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membenahi Lamtim ini. Lamtim ini adalah milik kita bersama, mari kita bawa lamtim ini ke arah yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
(Ali unus)
Editor : K20
